"(Kalau harga CPO di atas US$750 per ton) Akan mengikuti standar BK, tapi (pungutan CPO Fund) US$50 per ton (ekspor) tetap ada, sisanya masuk ke kas negara (dari pajak bea keluar ekspor)," kata Sofyan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/4).
Dia menjelaskan, ketika harga CPO di bawah batas threshold maka hanya akan ada pungutan untuk CPO Fund sebesar US$50 per ton. Namun ketika harga CPO naik di atas batas threshold tersebut, maka bea keluar tetap ditentukan persentasenya secara progresif, ditambah pungutan CPO Fund.
"Jadi pungutan 50 dolar itu tetap berlaku berapa pun harganya (CPO). Kalau misalnya katakanlah harga CPO US$800 per ton, tetap mengikuti standar BK, misal kutipannya US$50 masuk ke dana CPO Fund, US$30 (BK) masuk ke anggaran atau APBN, dan seterusnya," jelasnya.
Sofyan menuturkan, peraturan pemerintah (PP) terkait CPO Fund ini sudah ditandatangani oleh kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian. Sehingga tinggal menunggu tanda tangan presiden untuk bisa mulai diimplementasikan.
"Draft-nya sudah ditandatangani kementerian terkait. Tapi kan Pak Presiden (Jokowi) lagi sibuk di Bandung. Nanti malam pulang (ke Jakarta), tapi kan tidak mungkin kan hari ini (diteken), mudah-mudahan minggu depan sudah (diteken dan langsung berlaku)," ujarnya.
Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir pemerintah masih mengenakan tarif BK ekspor CPO nol persen karena harga komoditas ini yang masih rendah.
saham . bursajkse
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.