PT HM Sampoerna Tbk ( HMSP.JK ) - Siap Memenuhi Ketentuan BEI: Tentang Minimal 7,5 % Kepemilikan di Saham Publik

Pemegang saham utama PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Philip Morris Indonesia mendukung usaha perseroan untuk memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengisyaratkan kepemilikan saham publik sekurang-kurangnya 7,5 persen.

Mengutip laporannya di keterbukaan informasi BEI, Senin (29/6/2015), Presiden Direktur HM Sampoerna Paul Norman Janelle menjelaskan saat ini PMI memiliki kepentingan sebesar 98,18 persen atas saham HM Sampoerna.

"Perseroan akan menjajaki opsi dalam rangka memenuhi ketentuan BEI mengenai kewajiban memenuhi persyaratan minimum kepemilikan saham oleh publik," tutur Paul.

Pada 30 Januari 2014, BEI mengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh perusahaan tercatat agar sedikitnya 7,5 persen dari jumlah saham dalam modal disetornya yang dimiliki oleh publik sejak 30 Januari 2016.

Dalam merealisasikan langkah itu, sambung dia, Sampoerna telah menugaskaninvestment banks untuk membantu mengevaluasi opsi-opsi yang strategis untuk memenuhi persyaratan ini, termasuk transaksi-transaksi pasar modal yang memungkinkan.

HM Sampoerna didirikan pada 1913 dan saat ini merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar pada 2014 sebesar 34,9 persen. Dengan ukuran industri sebesar 314 miliar batang di 2014, Indonesia merupakan pangsa pasar rokok terbesar di luar Republik Rakyat Tiongkok.

Pada penutupan pasar 26 Juni 2015, HM Sampoerna tercatat memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp313,7 triliun, atau setara USD23,6 miliar. 

Baca Juga: http://bursajkse.blogspot.com/search?q=hmsp.jk&max-results=20&by-date=true

Catatan:

PT HM Sampoerna Tbk. / PT Hanjaya Mandala Sampoerna (IDX: HMSP) adalahperusahaan rokok terbesar di Indonesia. Kantor pusatnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan yang dimiliki keluarga Sampoerna, namun sejak Mei 2005 kepemilikan mayoritasnya berpindah tangan ke Philip Morris International, perusahaan rokok terbesar di dunia dari Amerika Serikat, mengakhiri tradisi keluarga yang melebihi 90 tahun.

Beberapa merek rokok terkenal dari Sampoerna adalah Dji Sam Soe dan A Mild. Dji Sam Soe adalah merek lama yang telah bertahan sejak masa awal perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan ini juga terkenal karena iklannya yang kreatif di media massa.

Pada tahun 2013, PT HM Sampoerna memenangkan Anugerah Produk Pertanian Berdaya Saingkategori CSR.[1][2]

Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk., Paul Norman Janelle, mengumumkan pabrik SKM (Sigaret Kretek Mesin) baru di Karawang yang diresmikan pertengahan tahun 2014 akan difokuskan untuk tujuan ekspor.[3]

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) didirikan tanggal 27 Maret 1905 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Kantor pusat HMSP berlokasi di Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya.

Induk usaha Sampoerna adalah PT Philip Morris Indonesia, sedangkan induk usaha utama Sampoerna adalah Philip Morris International, Inc.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan HMSP meliputi manufaktur dan perdagangan rokok serta investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain.

Saat ini, Sampoerna memiliki 9 pabrik, yakni: dua pabrik Sigaret Kretek Mesin (SKM) di Pasuruan dan Karawang serta tujuh pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan lokasi sebagai berikut: tiga pabrik di Surabaya serta masing-masing satu pabrik di Malang, Probolinggo, Lumajang dan Jember. Sampoerna bermitra dengan 38 Mitra Produksi Sigaret (MPS). HMSP juga memiliki kantor perwakilan korporasi di One Pacific Place, lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jln. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190.

Pada tahun 1990, HMSP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham HMSP (IPO) kepada masyarakat sebanyak 27.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp12.600,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Agustus 1990.


Sejarah

Pada tahun 1913, Liem Seeng Tee dan istrinya Siem Tjiang Nio, imigran Tionghoa dari Fujian, Tiongkok memulai kegiatan produksi rokok secara komersial sebagai industri rumah tangga. Pada tahun 1930, industri rumah tangga ini diresmikan secara resmi dengan nama NVBM Handel Maatschapij Sampoerna.

Perusahaan ini meraih kesuksessan dengan merek Dji Sam Soe pada tahun 1930-an hingga kedatangan Jepang pada tahun 1942 yang memporak-porandakan bisnis tersebut. Setelah masa tersebut, putra Liem, Aga Sampoerna mengambil alih kepemimpinan dan membangkitkan kembali perusahaan tersebut dengan manajemen yang lebih modern. Nama perusahaan juga berubah seperti namanya yang sekarang ini. Selain itu, melihat kepopuleran rokok cengkeh di Indonesia, dia memutuskan untuk hanya memproduksi rokok kretek saja.

PT HM Sampoerna Tbk. resmi didirikan pada tahun 1963.

Generasi berikutnya, Putera Sampoerna adalah generasi yang membawa HM Sampoerna melangkah lebih jauh dengan terobosan-terobosan yang dilakukannya, seperti perkenalan rokok bernikotin rendah, A Mild dan perluasan bisnis melalui kepemilikan di perusahaan supermarketAlfa, dan untuk suatu saat, dalam bidang perbankan.

Pada tahun 2000, putra Putera, Michael, masuk ke jajaran direksi dan menjabat sebagai CEO.

Pada Mei 2005, perusahaan ini kemudian diakuisisi oleh Philip Morris International.

Sampoerna Retail Community

Sampoerna Retail Community (SRC) adalah sebuah program pembinaan terhadap outlet retail potensial yang terpilih sebagai partner bagi Sampoerna yang digabungkan dalam suatu komunitas yang bertujuan untuk melakukan aktivitas promosi, dan distribusi produk A Mild secara lebih agresif dan eksklusif.

Perusahaan keluarga Sampoerna

Sampoerna

Dji Sam Soe, merek rokok kretek pertama yang disebut "Raja Kretek" sejak 1913.
Sampoerna Kretek, merek rokok kretek yang pertama kali diluncurkan di Bali tahun 1968.
A Mild, merek rokok low tar and nicotine (LTLN) yang tertinggi penjualannya yang pertama kali diluncurkan tahun 1988.
U Mild, merek rokok LTLN yang ditujukan sebagai fighting brand bagi A Mild
Marlboro, merek rokok putih nomor satu di Dunia

Sampoerna Strategic Group

Bank Sahabat Sampoerna
Sampoerna Telecom

SAR Sampoerna Rescue
Putera Sampoerna Foundation

Sampoerna School of Education
Sampoerna School of Business
Sampoerna School System
Sampoerna University
Sampoerna Professional Development Center
Sampoerna Academy

Produk

Sigaret Kretek Tangan

Dji Sam Soe (diluncurkan 1913)

Dji Sam Soe Super Premium (diluncurkan 2005)

Sampoerna Kretek (diluncurkan 1968)
Sampoerna Pas (diluncurkan 2009,warna coklat)
Panamas 1 (diluncurkan 1971)

Sigaret Kretek Mesin Reguler

Dji Sam Soe Magnum Filter (diluncurkan 2005)

Sampoerna U Bold (diluncurkan Maret 2015)

Sigaret Kretek Mesin Mild

A Mild (diluncurkan 1989)

A Mild Menthol (diluncurkan 1998)
A Gold TRI-ZONE Filter (diluncurkan Oktober 2013)
A Mild Blue (diluncurkan April 2015)

U Mild (diluncurkan 2005)

U Mild Cool (diluncurkan 2011)

Vegas Mild (diluncurkan 2012)
Trend Mild (diluncurkan 2010)
Dji Sam Soe Magnum Blue (diluncurkan 2014)

Sigaret Kretek Mesin Slim

A Volution (diluncurkan 2007)

A Volution Menthol (diluncurkan 2007)

Sigaret Putih Mesin

Marlboro

Marlboro Lights
Marlboro Menthol
Marlboro Menthol Lights
Marlboro Black Menthol
Marlboro Ice Blast





saham . bursajkse

Read More

PT HM Sampoerna Tbk ( HMSP.JK ) - Segera Lepas 5,68 % Sahamnya ke Publik

PT HM Sampoerna Tbk akan melepas 5,68 persen saham milik PT Philip Morris Indonesia kepada publik dengan nilai ditaksir US$ 1 miliar. Komitmen tersebut wajib direalisasikan perseroan jika ingin tetap melantai di pasar modal Indonesia.

Rencana aksi korporasi itu mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang mewajibkan semua perusahaan publik yang terdaftar untuk melepas minimal 7,5 persen dari total modal disetor ke publik paling lambat 30 Januari 2016.

Saat ini, Sampoerna merupakan anak perusahaan dari Philip Morris International Inc melalui kepemilikan saham Philip Morris Indonesia atas Sampoerna dengan total saham sebesar 98,2 persen. Artinya, saham publik masih berada di bawah angka 7,5 persen.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio mengatakan sudah bertemu dengan manajemen Sampoerna dan menerima komitmen dari perseroan untuk tetap berada di lantai bursa saham.
"Mereka bilang sudah komitmen. Cuma memang ada waktu dan proses yang harus dilalui. Ada banyak cara yang bisa digunakan. Bisa rights issue, atau yang lainnya," ujarnya di gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (7/7).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut, manajemen Sampoerna belum bisa membeberkan skema yang bakal ditempuh perseroan guna memenuhi peraturan bursa tersebut.

Head of Regulatory Affairs, International Trade and Communications Sampoerna Elvira Lianita mengatakan perseroan telah menunjuk bank investasi untuk mengevaluasi berbagai pilihan strategis dalam memenuhi ketentuan tersebut, termasuk hal-hal yang terkait berbagai potensi transaksi pasar modal.

"Ada beberapa pilihan strategis yang sedang kami eksplorasi dan saat ini pilihan-pilihan tersebut sedang dievaluasi oleh para bank investasi yang telah kami tunjuk. Untuk itu, kami tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut sampai seluruh tahapan-tahapan evaluasi yang diperlukan telah dilakukan, serta setelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI," jelasnya kepada CNN Indonesia, Selasa (7/7).

Seperti dikutip dari Reuters, Philip Morris diketahui tengah menyeleksi perusahaan manajemen investasi untuk memfasilitasi aksi pelepasan saham tersebut. Perusahaan tersebut antara lain Goldman Sachs, Credit Suisse AG, JPMorgan, Citigroup, dan Mandiri Sekuritas.

Disebutkan, Philip Morris setidaknya akan menjual 5,68 persen saham miliknya sehingga saham Sampoerna yang beredar di pasar publik mencapai 7,5 persen. Saat ini, nilai kapitalisasi Sampoerna di lantai bursa mencapai Rp 312 triliun.

Untuk diketahui, masuknya Philip Morris dalam penguasaan Sampoerna  bermula pada Mei 2005. Philip Morris melalui anak usahanya, Altria Group mencaplok 97,95 persen saham Sampoerna saat itu.

Dari sisi kinerja terkini, sepanjang kuartal I 2015 Sampoerna membukukan penjualan bersih senilai Rp 21,6 triliun atau naik 17,7 persen dari Rp 18,3 triliun pada tiga bulan pertama 2014. Laba bersih Sampoerna juga meningkat dari Rp 2,8 triliun menjadi Rp 2,9 triliun dalam periode tersebut.

Baca Juga: http://bursajkse.blogspot.com/search?q=hmsp.jk&max-results=20&by-date=true

Catatan:

PT HM Sampoerna Tbk. / PT Hanjaya Mandala Sampoerna (IDX: HMSP) adalahperusahaan rokok terbesar di Indonesia. Kantor pusatnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan yang dimiliki keluarga Sampoerna, namun sejak Mei 2005 kepemilikan mayoritasnya berpindah tangan ke Philip Morris International, perusahaan rokok terbesar di dunia dari Amerika Serikat, mengakhiri tradisi keluarga yang melebihi 90 tahun.

Beberapa merek rokok terkenal dari Sampoerna adalah Dji Sam Soe dan A Mild. Dji Sam Soe adalah merek lama yang telah bertahan sejak masa awal perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan ini juga terkenal karena iklannya yang kreatif di media massa.

Pada tahun 2013, PT HM Sampoerna memenangkan Anugerah Produk Pertanian Berdaya Saingkategori CSR.[1][2]

Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk., Paul Norman Janelle, mengumumkan pabrik SKM (Sigaret Kretek Mesin) baru di Karawang yang diresmikan pertengahan tahun 2014 akan difokuskan untuk tujuan ekspor.[3]

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) didirikan tanggal 27 Maret 1905 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Kantor pusatHMSP berlokasi di Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya.

Induk usaha Sampoerna adalah PT Philip Morris Indonesia, sedangkan induk usaha utama Sampoerna adalah Philip Morris International, Inc.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan HMSP meliputi manufaktur dan perdagangan rokok serta investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain.

Saat ini, Sampoerna memiliki 9 pabrik, yakni: dua pabrik Sigaret Kretek Mesin (SKM) di Pasuruan dan Karawang serta tujuh pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan lokasi sebagai berikut: tiga pabrik di Surabaya serta masing-masing satu pabrik di Malang, Probolinggo, Lumajang dan Jember. Sampoerna bermitra dengan 38 Mitra Produksi Sigaret (MPS). HMSP juga memiliki kantor perwakilan korporasi di One Pacific Place, lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jln. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190.

Pada tahun 1990, HMSP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham HMSP (IPO) kepada masyarakat sebanyak 27.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp12.600,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Agustus 1990.


Sejarah

Pada tahun 1913, Liem Seeng Tee dan istrinya Siem Tjiang Nio, imigran Tionghoa dari Fujian, Tiongkok memulai kegiatan produksi rokok secara komersial sebagai industri rumah tangga. Pada tahun 1930, industri rumah tangga ini diresmikan secara resmi dengan nama NVBM Handel Maatschapij Sampoerna.

Perusahaan ini meraih kesuksessan dengan merek Dji Sam Soe pada tahun 1930-an hingga kedatangan Jepang pada tahun 1942 yang memporak-porandakan bisnis tersebut. Setelah masa tersebut, putra Liem, Aga Sampoerna mengambil alih kepemimpinan dan membangkitkan kembali perusahaan tersebut dengan manajemen yang lebih modern. Nama perusahaan juga berubah seperti namanya yang sekarang ini. Selain itu, melihat kepopuleran rokok cengkeh di Indonesia, dia memutuskan untuk hanya memproduksi rokok kretek saja.

PT HM Sampoerna Tbk. resmi didirikan pada tahun 1963.

Generasi berikutnya, Putera Sampoerna adalah generasi yang membawa HM Sampoerna melangkah lebih jauh dengan terobosan-terobosan yang dilakukannya, seperti perkenalan rokok bernikotin rendah, A Mild dan perluasan bisnis melalui kepemilikan di perusahaan supermarketAlfa, dan untuk suatu saat, dalam bidang perbankan.

Pada tahun 2000, putra Putera, Michael, masuk ke jajaran direksi dan menjabat sebagai CEO.

Pada Mei 2005, perusahaan ini kemudian diakuisisi oleh Philip Morris International.

Sampoerna Retail Community

Sampoerna Retail Community (SRC) adalah sebuah program pembinaan terhadap outlet retail potensial yang terpilih sebagai partner bagi Sampoerna yang digabungkan dalam suatu komunitas yang bertujuan untuk melakukan aktivitas promosi, dan distribusi produk A Mild secara lebih agresif dan eksklusif.

Perusahaan keluarga Sampoerna

Sampoerna

Dji Sam Soe, merek rokok kretek pertama yang disebut "Raja Kretek" sejak 1913.
Sampoerna Kretek, merek rokok kretek yang pertama kali diluncurkan di Bali tahun 1968.
A Mild, merek rokok low tar and nicotine (LTLN) yang tertinggi penjualannya yang pertama kali diluncurkan tahun 1988.
U Mild, merek rokok LTLN yang ditujukan sebagai fighting brand bagi A Mild
Marlboro, merek rokok putih nomor satu di Dunia

Sampoerna Strategic Group

Bank Sahabat Sampoerna
Sampoerna Telecom

SAR Sampoerna Rescue
Putera Sampoerna Foundation

Sampoerna School of Education
Sampoerna School of Business
Sampoerna School System
Sampoerna University
Sampoerna Professional Development Center
Sampoerna Academy

Produk

Sigaret Kretek Tangan

Dji Sam Soe (diluncurkan 1913)

Dji Sam Soe Super Premium (diluncurkan 2005)

Sampoerna Kretek (diluncurkan 1968)
Sampoerna Pas (diluncurkan 2009,warna coklat)
Panamas 1 (diluncurkan 1971)

Sigaret Kretek Mesin Reguler

Dji Sam Soe Magnum Filter (diluncurkan 2005)

Sampoerna U Bold (diluncurkan Maret 2015)

Sigaret Kretek Mesin Mild

A Mild (diluncurkan 1989)

A Mild Menthol (diluncurkan 1998)
A Gold TRI-ZONE Filter (diluncurkan Oktober 2013)
A Mild Blue (diluncurkan April 2015)

U Mild (diluncurkan 2005)

U Mild Cool (diluncurkan 2011)

Vegas Mild (diluncurkan 2012)
Trend Mild (diluncurkan 2010)
Dji Sam Soe Magnum Blue (diluncurkan 2014)

Sigaret Kretek Mesin Slim

A Volution (diluncurkan 2007)

A Volution Menthol (diluncurkan 2007)

Sigaret Putih Mesin

Marlboro

Marlboro Lights
Marlboro Menthol
Marlboro Menthol Lights
Marlboro Black Menthol
Marlboro Ice Blast





saham . bursajkse

Read More

PT Bakrie Telecom Tbk ( BTEL.JK ) - Merestrukturisasi Utang Dengan Menerbitkan Saham Baru

PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)  tetap melanjutkan restrukturisasi utang berdasarkan putusan perdamaian (homologasi) dengan kreditur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Untuk menindaklanjuti proses restrukturisasi, BTEL  akan menerbitkan saham baru yang disesuaikan dengan jumlah Obligasi Wajib Konversi (OWK).

Rencana penerbitan saham baru BTEL  telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin (22/6). Hal ini merupakan bentuk penyelesaian sebagian besar utang perseroan. "Dengan adanya konversi utang tersebut diharapkan kinerja perusahaan akan lebih baik," ujar Direktur Utama BTEL, Jastiro Abi. Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham juga menyetujui penyesuaian anggaran dasar terhadap peraturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penjaminan aset perseroan.

Di sisi lain, OJK belum memberikan izin kepada BTEL  untuk menerbitkan OWK. Sebab, OJK masih melakukan penelaahan proses penerbitan OWK dan saham baru tersebut. OWK merupakan cara pembayaran utang yang telah disepakati BTE ]bersama kreditur dalam proses PKPU. Berdasarkan proposal perdamaian yang disepakati, BTEL  berencana membayar sejumlah utang dengan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (mandatory Convertible Bond-A/MCB-A). Kemudian, sebanyak 70% dari total utang akan dibayar dengan Mandatory Convertible Bond - A (MCB-A) yang nantinya bisa dikonversikan menjadi saham baru BTEL  pada harga Rp 200 per saham. Sedangkan 30% sisanya akan dilakukan pembayaran secara bertahap.

BTEL akan mulai melakukan pembayaran utang 18 bulan setelah pengesahan homologasi tanggal 9 Desember 2014 lalu. Dalam proses PKPU, BTEL memiliki total tagihan utang senilai Rp 11,3 triliun. Utang tersebut dikelompokkan menjadi utang biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dan universal service obligation (USO) senilai Rp 1,26 triliun, utang usaha Rp 2,4 triliun, utang tower provider Rp 1,3 triliun, dan utang dana hasil wesel senior Rp 5,4 triliun. Kemudian, perseroan juga memiliki utang afilisasi senilai Rp 73,7 miliar, utang akibat derivatif Rp 185,3 miliar, utang dengan jaminan Rp 625,4 miliar, serta pembiayaan kendaraan Rp 2,6 miliar.

Selain melakukan restrukturisasi uutang, saat ini perseroan juga terus melakukan berbagai inovasi produk dan layanan. BTEL  juga mulai bertransformasi dari penyelenggara jaringan dan operator jasa telefoni dasar menuju ke penyelenggara jasa telefoni dasar secara kemitraan. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan bergerak seluler.

Selain itu, Esia melalui anak usahanya juga akan mengembangkan bisnis terkait industri telekomunikasi lainnya seperti gerai penjualan peralatan telekomunikasi dan juga layanan over the top (OTT). "Semua ini merupakan bukti keseriusan kami dalam bertransformasi. Kami berharap kedepannya bisnis dan kinerja perseroan dapat berkembang pesat di dunia telekomunikasi Indonesia," pungkas Abi.

Catatan:

PT Bakrie Telecom Tbk (dahulu PT Radio Telepon Indonesia) (BTEL) didirikan 13 Agustus 1993 dan mulai melakukan kegiatan komersialnya pada 01 Nopember 1995. Kantor pusat BTEL berlokasi di Wisma Bakrie, Lantai 3, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan.

PT Bakrie Telecom Tbk (IDX:BTEL ) adalah perusahaan operator telekomunikasi berbasisCDMA di Indonesia. Bakrie Telecom memiliki produk layanan dengan nama produk Esia, Wifone,Wimode, dan BConnect.

BTEL tergabung dalam kelompok usaha Bakrie. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham BTEL adalah PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) (16,35%), PT Bakrie Global Ventura (6,87%) dan Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited (7,24%).

Perusahaan ini sebelumnya dikenal dengan nama PT Radio Telepon Indonesia (Ratelindo), yang didirikan pada bulan Agustus 1993, sebagai anak perusahaan PT Bakrie & Brothers Tbk yang bergerak dalam bidang telekomunikasi di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat berbasisExtended Time Division Multiple Access (ETDMA). Pada bulan September 2003, PT Ratelindo berubah nama menjadi PT Bakrie Telecom, yang kemudian bermigrasi ke CDMA 1x, dan memulai meluncurkan produk Esia. Pada awalnya jaringan Esia hanya dapat dinikmati di Jakarta, Banten dan Jawa Barat, namun sampai akhir 2007 telah menjangkau 26 kota di seluruh Indonesia dan terus berkembang ke kota-kota lainnya.

Pada tahun 2006, Bakrie Telecom telah go-public dengan mendaftarkan sahamnya dalam Bursa Efek Jakarta.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BTEL meliputi; merencanakan, membangun dan menyewakan sarana/fasilitas telekomunikasi, melaksanakan kegiatan pemasaran dan penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, melakukan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan sarana/fasilitas telekomunikasi, serta memperdagangkan perangkat/produk telekomunikasi.

Pada tahun 2006, BTEL memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BTEL (IPO) kepada masyarakat sebanyak 5.500.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp110,- per saham dan disertai 1.100.000.000 Waran seri I dan periode pelaksanaan mulai dari 03 Agustus 2006 sampai dengan 02 Februari 2009 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- per saham. Saham dan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 03 Februari 2006.

Layanan sambungan internasiona

Pada 17 September 2007, pemerintah Indonesia memberikan lisensi atas jaringan tetap sambungan langsung internasional Indonesia kepada Bakrie Telecom. Sebagai bagian dari lisensi ini, Bakrie Telecom diharuskan membangun jaringan tetap untuk sambungan langsung internasional. Pada 5-tahun pertama, Bakrie Telecom diharuskan membangun jaringan yang menghubungkan Batam, Singapura, dan Amerika Serikat. Jika target ini tidak terpenuhi, pemerintah akan mendenda Bakrie Telecom. Dirjen Pos dan Telekomunikasi Basuki Yusuf Iskandarmemperkirakan Bakrie akan dapat mengkomersialisasi layanan ini dalam tiga tahun ke depan.[1]

Akuisisi PT Bakrie Telecom terhadap PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia

PT Bakrie Telecom Tbk dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia mengumumkan penandatanganan penjualan bersyarat atas perjanjian jual beli yang telah berlangsung Selasa 13 Maret 2012. Perjanjian tersebut melibatkan Bakrie Telecom serta Sampoerna Strategic dan Polaris, yang bertindak sebagai pemegang saham Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

Dari perjanjian tersebut, Bakrie Telecom memperoleh 35 persen saham Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dan dalam tiga tahun ke depan akan menjadi pemegang saham mayoritas. Sebagai imbalannya, Sampoerna Strategic akan menjadi pemegang saham Bakrie Telecom. [2]

Lihat pula

Bakrie Connectivity
CDMA
Daftar produk telekomunikasi seluler Indonesia
Esia
Wifone
Wimode

http://investasi.kontan.co.id/news/restrukturisasi-utang-btel-terbitkan-saham-baru

saham . bursajkse

Read More

PT Indonesia Media Televisi ( IMTV.JK ) - Penawaran Saham Perdana Big TV Ditunda

Rencana penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) PT Indonesia Media Televisi dipastikan ditunda.

Operator televisi berbayar milik Grup Lippo tersebut awalnya berencana bakal melepas 15% sahamnya ke publik lewat IPO dalam waktu dekat ini.

Direktur PT Multipolar Tbk. Harijono Suwarno mengatakan penundaan tersebut sengaja dilakukan sambil menunggu kondisi pasar.

Multipolar merupakan induk usaha dari PT Indonesia Media Televisi (IMTV). IMTV saat ini mengoperasikan televisi berbayar berbasis satelit dengan merek Big TV.

"Proses IPO memang diperlambat, dan belum diputuskan sampai kapan. Kami masih menunggu situasi pasar," ujarnya saat paparan publik, Jumat (29/5/2015).

VP Finance & Accounting Multipolar Djony Rosnipa mengatakan perseroan masih akan terus memonitor kondisi pasar.

"Kita masih menunggu saat yang paling tepat. Jujur saja momentum sekarang merupakan saat yang tidak tepat. Dalam pelepasan saham ini momentum menjadi bagian yang sangat penting," tuturnya.

Proses IPO tersebut diharapkan dapat memperoleh dana segar hingga US$100 juta. Awalnya perseroan menargetkan dapat melantai di bursa saham pada Juni esok.

Catatan:

BIGTV (ejaan berdasarkan merek dagang: BIGTV) merupakan penyedia jasa televisi berbayar yang diresmikan mengudara pada 9 September 2013, dioperasikan oleh PT. Indonesia Media Televisi dan merupakan anak perusahaan oleh Lippo Group.[1]

Satelit[sunting | sunting sumber]

BIGTV dipancarkan melalui satelit JCSAT-13|JCSAT-8A / LIPPOSTAR-1, sebuah satelit telekomunikasi yang dipesan oleh Lippo Groupbekerjasama dengan perusahaan Jepang, SKY Perfect JSat Corporation dan Mitsui Corporation.[2] Dengan dilengkapi 11 KU Band Transponder, yang keseluruhannya mencakup ke Indonesia, LIPPOSTAR-1 saat ini memiliki jumlah transponder terbanyak di Indonesia. Hal ini memungkinkan BiG TV untuk menyiarkan lebih banyak saluran televisi, baik dalam video definisi standar maupun definisi tinggi.[3] Satelit tersebut diluncurkan pada hari Selasa (15/5/12) sore waktu Guyana Perancis, atau Rabu (16/6/12) pagi atau sekitar pukul 01.00 WIB, dan akan beroperasi dengan masa aktif mencapai 15 tahun.[4]

Paket dan saluran[sunting | sunting sumber]

Secara keseluruhan, saat ini BIGTV memiliki 184 saluran yang menjadikan BIGTV sebagai televisi satelit berbayar yang memiliki saluran terbanyak di Indonesia. BIGTV juga memudahkan pelanggan dengan adanya dua pilihan layanan yaitu per-bulan (post-paid) dan prabayar(pre-paid) yang berupa voucher, sistem pemakaian voucher ini mirip seperti saat mengisi pulsa ponsel. Paket per-bulan yang ditawarkan terdiri dari BiG Deal (88 saluran SD + 12 saluran HD[a]), BiG Fun (98 saluran SD + 12 saluran HD[a]), BiG Sun (108 saluran SD + 18 saluran HD[a]),BiG Star (127 saluran SD + 24 saluran HD[a]) dan BiG Universe (145 saluran SD + 30 saluran HD[a])

saham . bursajske

Read More

Standard & Poor`s (S&P), Membuka Kemungkinan Indonesia Memperoleh Investment Grade

Lembaga rating global, Standard & Poor`s (S&P), menaikkan prospek rating utang Indonesia dari stabil ke positif, dengan membuka kemungkinan Indonesia memperoleh status layak investasi (investment grade) dalam 12 bulan ke depan. Untuk diketahui, dari tiga lembaga pemeringkat utang utama, hanya S&P yang belum memberi status layak investasi kepada Indonesia.

Dalam pernyataan yang dirilis Kamis (21/5), S&P menegaskan peringkat BB+ untuk Indonesia, sehingga setara dengan rating Rusia dan Hongaria. "Efektivitas kebijakan yang lebih baik dan 

"Efektivitas kebijakan yang lebih besar dan prediktabilitas telah mendorong perluasan fisskal dan buffer cadangan dan meningkatkan ketahanan eksternal Indonesia," kata lembaga itu dalam pernyataannya, seperti dirilis Bloomberg. "Prospek positif mencerminkan kemungkinan bahwa kita bisa meningkatkan peringkat Indonesia selama 12 bulan ke depan, jika pemerintah mencapai kemajuan lain dalam meningkatkan kualitas belanja."

Hal positif utama yang mendorong penilaian S&P adalah langkah Presiden Joko Widodo memangkas subsidi tahun lalu dan berjanji akan menggunakan dana penghematan subsidi untuk belanja infrastruktur. Lalu, upaya pemerintah Indonesia mendorong investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

S&P mengatakan akan meninjau anggaran 2016 yang akan diajukan pemerintah pada bulan Oktober. Tidak hanya untuk mengevaluasi komitmen pemerintah untuk menekan defisit fiskal, tapi juga melihat perhatian pada pengembangan sektor usaha publik secara luas." Ini bisa merevisi outlook stabil jika ambisi reformasi pemerintah berkurang atau ketidakseimbangan makroekonomi meningkat," tegas S&P.

Catatan:

Standard & Poor's atau juga dikenal dengan sebutan (S&P) adalah salah satu anak perusahaan dari McGraw-Hill yang merupakan perusahaan pemeringkat atas saham dan obligasi, yang merupakan salah satu dari 3 perusahaan besar dalam industri pemeringkatan efek bersamaMoody's dan Fitch Ratings.

Salah satu produknya yang dikenal secara luas adalah pemeringkatan atas 500 saham diAmerika yang dikenal dengan nama S&P 500, dan pemeringkatan 200 saham di Australia yang dikenal dengan nama indeks harga saham gabungan S&P/ASX 200 dan pemeringkatan diKanada yang dikenal dengan nama S&P/TSX.

Bidang usaha

Standard & Poor's menjalankan kegiatan usahanya dibidang jasa keuangan dimana produk yang dihasilkannya adalah berupa peringkat kredit, penelitian saham(ekuitas), indeks S&P, keuangan, solusi risiko, jasa kepatuhan, evaluasi, layanan data. Anak perusahaannya yang bernamaCapital IQ, menyediakan informasi dan solusi arus kerja kepada lembaga keuangan, lembaga penasehat keuangan, dan perusahaan dengan cara menyediakan informasi keuangan secara terintegrasi dan solusi tehnis termasuk laparan keuangan teraudit dari perusahaan, menampilkan analisis berdasarkan gabungan data keuangan dan non keuangan, kumpulan data (database) terintegrasi dari pasar modal, dan berbagai sarana pengembangan yang berhubungan. Perusahaan ini melayani berbagai lembaga profesional, lembaga keuangan, perusahaan, penasehat keuangan, dan investor perorangan diberbagai belahan dunia.

Sejarah perusahaan

Diawali pada tahun 1860 dengan penerbitan sebuah buku berjudul History of Railroads and Canals in the United States ( sejarah perkereta apian dan kanal di Amerika ) oleh Henry Varnum Poor. Buku ini berupaya untuk menghimpun informasi komperhensif tentang keuangan dan operasional dari perusahaan kereta api di Amerika. Henry Varnum mendirikan H.V. and H.W. Poor Co bersama anaknya yang bernama Henry William dan menerbitkan versi terbaru dari buku ini secara tahunan.

Pada tahun 1906 Luther Lee Blake mendirikan Standard Statistics Bureau, dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan atas perusahaan yang bergerak dibidang usaha non perkereta apian. Selain menerbitkan "Standard Statistics" secara tahunan, juga diterbitkan semacam kartu berukuran 5 x 7 inci sehingga memungkinkan untuk lebih seringnya dilakukan pembaruan data

Perusahan S&P ini adalah dibentuk berdasarkan penggabungan usaha dari Poor's Publishing (perusahaan penerus dari H.V and H.W Poor Co) dan Standard Statistics.

pada tahun 1966 S&P diakuisisi oleh The McGraw-Hill Companies, sebuah perusahaan penerbitan besar di Amerika dan kini S&P menjadi perusahaan jasa layanan keuangan.^[1]

Pemeringkat kredit

Selaku lembaga pemeringkat kredit, Standard & Poor's menerbitkan peringkat kredit atas hutang dari perusahaan. Dan saat ini S&P diakui sebagai organisasi pemeringkat statistik nasional Amerika oleh U.S. Securities and Exchange Commission (lembaga pengawas pasar modal di Amerika).

S&P menerbitkan peringkat atahutang jangka pendek dan jangka panjang.

Peringkat kredit jangka panjang

S&P memberikan peringkat kepada perusahaan berdasarkan skala dari AAA hingga D. Peringkat tengah terdapat pada setiap tingkat di antara AA dan CCC (misalnya :BBB+, BBB and BBB-). Untuk beberapa perusahaan, S&P dapat juga mengeluarkan petunjuk yang disebut "credit watch" (kredit yang harus diawasi) yaitu kredit yang dapat saja berubah peringkatnya menjadi naik (positif) ataupun turun (negatif) ataupun tetap (netral).

Peringkat investasi

• AAA : perusahaan berkwalitas terbaik, layak dan stabil
• AA : perusahaan berkwalitas,sedikit lebih berisiko dibanding AAA
• A : situasi ekonomi dapat berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan
• BBB : Perusahaan kelas menengah, dimana saat ini dalam kondisi memuaskan.

Peringkat Non-Investasi (dikenal juga sebagai junk bonds)

• BB : kecenderungan mengalami perubahan dalam situasi ekonomi
• B : diperhatikan adanya variasi situasi keuangan
• CCC : saat ini goyah dan tergantung pada kondisi ekonomi yang menguntungkan agar dapat memenuhi kewajibannya.
• CC : sangat goyah, obligasi yang sangat spekulatif
• C : sangat goyah sekali, kemungkinan pailit atau menunggak pembayaran tetapi tetap melanjutkan pembayaran obligasinya
• CI : gagal bayar pada kewajiban pembayaran bunga yang lalu
• R : berada dibawah pengawasan yang berwenang sehubunhgan dengan kondisi keuangannya.
• SD : beberapa kewajibannya mengalami gagal bayar.
• D : gagal bayar dalam kewajibannya dan S&P meyakini bahwa akan terjadi gagal bayar atas sebagian besar atau seluruh kewajibannya
• NR : tidak diberikan peringkat

Peringkat hutang jangka pendek

S&P memberikan peringkat atas hutang jangka pendek ini berdasarkan skala dari A-1 hingga D. Di antara kategori A-1 dapat ditambahkan tanda (+) yang mengindikasikan bahwa penerbit memiliki suatu komitmen yang amat kuat untuk memenuhi kewajibannya. Resiko negara dan nilai tukar dari pembayaran kembali kewajiban debitur merupakan faktor yang telah diperhitungkan dalam analisis kredit dalam pemberian peringkat

• A-1 : debitur memiliki kapasitas yang sangat besar guna memenuhi kewajibannya.
• A-2 : rentan terhadap menurunnya kondisi ekonomi namun kapasitas debitur untuk memenuhi kewajibannya adalah memuaskan.
• A-3 : kondisi kemunduran ekonomi dapat berpengaruh terhadap melemahnya kapasitas debitur guna memenuhi kewajibannya.
• B  : memiliki karakteristik spekulatif yang signifikan, debitur saat ini memiliki kapasitas guna memenuhi kewajibannya namun dalam menghadapi masalah ketidakpastian yang terjadi saat ini dapat berpengaruh bagi komitmen keuangannya dalam pembayaran kewajibannya.
• C  : saat ini sangat rentan untuk gagal bayar dan guna memenuhi kewajiban pembayaran kewajibannya debitur amat tergantung pada situasi yang menguntungkan baik dalam dunia usaha maupun dalam kondisi ekonomi.
• D  : berada dalam keadaan gagal bayar. Kewajiban tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan tenggang waktu penundaan belum jatuh tempo. Peringkat ini juga digunakan pada saat debitur menghadapi suatu gugatan kepailitan.

Indeks pasar modal

Standard & Poor's menerbitkan banyak sekali indeks pasar modal, meliputi setiap wilayah di dunia ini maupun pada setiap jenjang kapitalisasi pasar dan jenis investasi ( misalnya : indeks untuk REIT dan saham preferen)

Penerbitan

Standard & Poor's menerbitkan laporan peringkat ini secara mingguan (48 kali dalam setahun) dalam bentuk buletin analisis pasar modal yang disebut The Outlook yang diterbitkan baik dalam bentuk cetak maupun secara online kepada pelanggannya.

Kecaman

Lembaga pemeringkat kredit seperti halnya S&P ini telah menjadi sasaran kecaman sebagai penyebab kerugian besar pada pasar obligasi beragun aset (collateralized debt obligation-CDO) ^[2] yang terjadi walaupun diberikan peringkat tinggi oleh lembaga pemeringkat kredit. Sebagai contohnya, kerugian atas obligasi beragun aset sebesar 340,7 juta USD yang diterbitkan oleh kelompok usaha Credit Suisse yang masih bertambah lagi dengan 125 juta USD, dimana peringkat yang diberikan oleh Moody's adalah Aaa ^[3]

https://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Prospek_RI_Naik__Status_Layak_Investasi_Dari_Standard_and_Poor_s_Di_Depan_Mata&level2=newsandopinion&id=3605742&img=level1_topnews_1&urlImage=standard-poors-edit-daylife.jpg#.VV2qQbmqqko

saham . bursajkse

Read More

4 Emiten IRaih Peringkat A dari Pefindo

Pefindo menetapkan kembali peringkat 'A-' untuk PT Duta Anggada Realty Tbk ( DART.JK ) dan obligasi PUB I 2013. Prospek dari peringkat tersebut adalah stabil.

Peringkat mencerminkan kualitas aset perusahaan yang baik, pendapatan tetap stabil dari properti investasi dan permintaan atas sewa kantor dan kantor strata titled di area pusat bisnis distrik Jakarta yang baik, demikian pernyataan Pefindo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (9/7).

Namun, peringkat DART dibatasi oleh resiko terkait proyek BOT yang akan berakhir, tingkat leverage keuangan perusahaan yang moderat dalam jangka pendek, dan risiko dengan rencana perusahaan untuk memasuki segmen bisnis baru. 

Sementara itu, peringkat 'AA' untuk PT Fast Food Indonesia Tbk ( FAST.JK ) dan obligasi I 2011. Prospek peringkat tersebut stabil. 

Peringkat FAST mencerminkan posisi pasar FAST yang kuat di segmen restoran cepat sajo berbahan dasar ayam di Indonesia, lokasi outlet yang terdiversifikasi dengan baik secara geografis, dan profil keuangan yang kuat.

Namun, peringkat dibatasi oleh persaingan yang ketat di industri restoran.

Pefindo turut menetapkan kembali peringkat 'A' untuk PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk ( TELE.JK ) dan rencana obligasi berkelanjutan tahun 2015 senilai Rp2 triliun. Prospek peringkatnya adalah stabil.

Peringkat TELE mencerminkan kuatnya posisi pasar TELE dalam bisnis distribusi voucher pulsa telepon selular disertai keuntungan sinergi dari grup Telkom, jaringan distribusi yang ekstensif, dan sumber pendanaan yang stabil.

Peringkat TELE dibatasi oleh struktur permodalan yang agresif, perlindungan arus kas yang moderat, serta persaingan yang ketat dalam perdagangan telepon selular.

Pefindo juga memberikan peringkat 'A+' untuk PT Wijaya Karya Beton Tbk ( WTON.JK ) dan MTN I 2013 senilai Rp366 miliar. Prospek peringkat perusahaan stabil.

Peringkat WTON menceminkan keunggulan posisi pasar WTON yang akan diuntungkan oleh program percepatan pembangunan infrastruktur, wilayah cakupan yang luas dan produk-produk yang terdiversifikasi dan struktur permodalan yang konservatif.

Namun, peringkat ini dibatasi oleh eksposur terhadap industri konstruksi yang memiliki volatilitas tinggi dan adanya ancaman dari pemain baru.

saham .bursajkse

Read More

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ( TLKM.JK ) - Akan Menganggarkan CAPEX Rp. 1,8 Triliun Untuk Bangun Menara

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) melalui anak usahanya PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) akan ekspansi membangun menara sebanyak 2.000 buah. Investasi ekspansi pembangunan menara itu sekitar Rp 1,8 triliun pada 2015.

VP Investor Relations PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Andi Setiawan menuturkan pembangunan menara itu itu antara lain 1.000 buah menara makro. Sisanya 1.000 buah menara mikro. Hingga Juni 2015, Mitratel telah memiliki menara makro dan mikro sebanyak 6.260 buah, bertambah dari posisi Desember 2014 sebanyak 5.473 menara.

"Untuk pendanaan ekspansi ini akan dipenuhi melalui pinjaman bank dan dana internal," ujar Andi, dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), yang ditulis Minggu (26/7/2015).

Sebelumnya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah menyetujui perpanjangan perjanjian penukaran saham bersyarat antara Perseroan dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk selambat-lambatnya hingga enam bulan berikutnya.

Hal itu terkait penukaran saham Mitratel dengan saham PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. "Untuk pemenuhan syarat-syarat penutupan perjanjian lebih lanjut, Perseroan dan Tower Bersama telah menyetujui untuk melakukan perpanjangan tanggal pemenuhan syarat-syarat penutupan dari selambat-lambatnya pada 31 Desember 2014 hingga enam bulan berikutnya menjadi selambat-lambatnya 30 September 2015 hingga enam bulan berikutnya," ujar Vice President Investor Relations PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Andi Setiawan.

Andi mengatakan, penukaran saham Mitratel dengan saham PT Tower Bersama Infrastructure Tbk masih dalam proses pemenuhan syarat-syarat penutupan sesuai perjanjian.

Telkom akan menukar kepemilikan sahamnya di Mitratel dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk hingga 13,7 persen. Telkom akan menukar 49 persen kepemilikan Mitratel dengan maksimal 290 juta saham baru di PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Sebanyak 290 juta saham baru itu setara dengan 5,7 persen dari modal saham yang telah ditingkatkan lewat penerbitan saham baru.  Telkom memiliki opsi untuk menukarkan sisa 51 persen saham Mitratel dengan 472,5 juta saham baru di PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dalam jangka waktu dua tahun. Telkom berpeluang mengenggam 13,7 persen Tower Bersama. Sementara itu, Tower Bersama akan menguasai 100 persen Mitratel. (Ahm/Gdn)

Baca Juga: http://bursajkse.blogspot.com/search?q=tlkm.jk&max-results=20&by-date=true

Catatan:

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk / (Telkom) (TLKM) pada mulanya merupakan bagian dari "Post en Telegraafdienst", yang didirikan pada tahun 1884. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Telkom diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Kantor pusat Telkom berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkomsaja (IDX:TLKM ,LSE: TKID, NYSE: TLK) adalah perusahaan informasi dan komunikasiserta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Telkom adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, TLKM menjalankan kegiatan yang meliputi: (a) Usaha Utama: Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika (b) Usaha Penunjang: 1).Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika. 2).Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain meliputi pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Jumlah saham TLKM sesaat sebelum penawaran umum perdana (Initial Public Offering atau IPO) adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Telkom yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI") (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk American Depositary Shares ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Telkom hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Telkom berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Telkom merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia(52,47%), dan 47,53% dimiliki oleh Publik, Bank of New York, dan Investor dalam Negeri.[1]Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan, termasuk PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

Direktur Utama Telkom saat ini adalah Alex Janangkih Sinaga, menggantikan Arief Yahya yang telah menjadi Menteri Pariwisata di Kabinet Kerja Jokowi[2][3].


Sejarah

Era kolonia

Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh Pemerintah Hindia Belanda ke dalam jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT). Sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor (Buitenzorg).[4] Pada tahun 2009 momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari lahir Telkom.

Perusahaan negara

Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).

Perumtel

Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat) diambil alih oleh pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel. Pada tahun 1989, ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, yang juga mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991.

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Telkom. Sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) (keduanya sekarang bernama Bursa Efek Indonesia (BEI)), Bursa Saham New York (NYSE) dan Bursa Saham London (LSE). Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa Saham Tokyo. Jumlah saham yang dilepas saat itu adalah 933 juta lembar saham.

Tahun 1999 ditetapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sejak tahun 1989, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia.

Tahun 2001 Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat. Sejak bulan Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal.

Pada 23 Oktober 2009, Telkom meluncurkan "New Telkom" ("Telkom baru") yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan.

Komposisi kepemilikan Saham

Pada Penawaran saham pada 14 November 1995 dan block sale Desember 1996, komposisi saham Telkom menjadi:

Pemerintah Indonesia: 75,80%
Publik free-float: 24,2%

Per 7 Mei 1999, komposisi saham Telkom menjadi:

Pemerintah Indonesia: 66,20%
Publik free-float: 33,80%

Per 8 Desember 2001, Saham Telkom berubah menjadi:

Pemerintah Indonesia: 54,30%
Publik free-float: 45,70%

Per 16 Juli 2002, saham Telkom berubah kembali menjadi:

Pemerintah Indonesia: 51,19%
Publik free-float: 40,21%
Bank of New York dan Investor dalam Negeri: 8,79%

Sebelum Penawaran saham perdana, Telkom 100% dimiliki Pemerintah Indonesia

saham . bursajkse

Read More

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ( TLKM.JK ) - Telkom USA Berencana Mengakuisisi Teleguam Holdings,Inc

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) melalui unit usahanya, Telekomunikasi Indonesia International (Telkom USA) akan melakukan akuisisi kepemilikan Advantage Partners (AP) pada AP Teleguam Holdings,Inc, induk usaha dari GTA Teleguam (GTA).

Direktur Wholesale dan International Business TLKM, Honesti Basyir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/6) mengatakan kesepakatan akuisisi telah tercapai pada 29 Mei 2015 lalu.

"Transaksi ini memerlukan persetujuan dari beberapa otoritas di Guam dan Amerika Serikat, dimana pada saat transaksi selesai, GTA akan menjadi bagian dari salah satu portofolio internasional Telkom," katanya.

Ditambahkan, akuisisi ini akan memperkuat portofolio internasional perseroan yaitu Telin Singapura, Telin Hongkong, Telkom Australia, Telkom Taiwan, Telkom USA, Telin Malaysia, Telkom Macau, Telin Timor Leste dan kantor cabang di Myanmar.

"Kami sangat gembira dengan masuknya GTA ke dalam unit internasional telkom," tambahnya.

Menurutnya, Guam merupakan pasar yang sangat menarik dan memiliki kesesuaian strategis untuk ekspansi internasional Telkom.

"Letak geografisnya strategis dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang cukup besar di Asia, ditambah dengan tingkat pendidikan yang baik serta telah mengadopsi teknologi terkini baik fixed line maupun seluler," jelasnya.

Catatan:

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk / (Telkom) (TLKM) pada mulanya merupakan bagian dari "Post en Telegraafdienst", yang didirikan pada tahun 1884. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Telkom diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Kantor pusat Telkom berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkomsaja (IDX:TLKM ,LSE: TKID, NYSE: TLK) adalah perusahaan informasi dan komunikasiserta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Telkom adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, TLKM menjalankan kegiatan yang meliputi: (a) Usaha Utama: Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika (b) Usaha Penunjang: 1).Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika. 2).Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain meliputi pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Jumlah saham TLKM sesaat sebelum penawaran umum perdana (Initial Public Offering atau IPO) adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Telkom yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI") (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk American Depositary Shares ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Telkom hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Telkom berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Telkom merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia(52,47%), dan 47,53% dimiliki oleh Publik, Bank of New York, dan Investor dalam Negeri.[1]Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan, termasuk PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

Direktur Utama Telkom saat ini adalah Alex Janangkih Sinaga, menggantikan Arief Yahya yang telah menjadi Menteri Pariwisata di Kabinet Kerja Jokowi[2][3].


Sejarah

Era kolonia

Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh Pemerintah Hindia Belanda ke dalam jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT). Sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor (Buitenzorg).[4] Pada tahun 2009 momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari lahir Telkom.

Perusahaan negara

Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).

Perumtel

Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat) diambil alih oleh pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel. Pada tahun 1989, ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, yang juga mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991.

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Telkom. Sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) (keduanya sekarang bernama Bursa Efek Indonesia (BEI)), Bursa Saham New York (NYSE) dan Bursa Saham London (LSE). Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa Saham Tokyo. Jumlah saham yang dilepas saat itu adalah 933 juta lembar saham.

Tahun 1999 ditetapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sejak tahun 1989, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia.

Tahun 2001 Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat. Sejak bulan Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal.

Pada 23 Oktober 2009, Telkom meluncurkan "New Telkom" ("Telkom baru") yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan.

Komposisi kepemilikan Saham

Pada Penawaran saham pada 14 November 1995 dan block sale Desember 1996, komposisi saham Telkom menjadi:

Pemerintah Indonesia: 75,80%
Publik free-float: 24,2%

Per 7 Mei 1999, komposisi saham Telkom menjadi:

Pemerintah Indonesia: 66,20%
Publik free-float: 33,80%

Per 8 Desember 2001, Saham Telkom berubah menjadi:

Pemerintah Indonesia: 54,30%
Publik free-float: 45,70%

Per 16 Juli 2002, saham Telkom berubah kembali menjadi:

Pemerintah Indonesia: 51,19%
Publik free-float: 40,21%
Bank of New York dan Investor dalam Negeri: 8,79%

Sebelum Penawaran saham perdana, Telkom 100% dimiliki Pemerintah Indonesia



saham . bursajkse

Read More