Menurut Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunus Saefulhak, salah satu caranya, kegiatan eksplorasi dilakukan sendiri oleh pemerintah melalui BUMN, yakni PT Geodipa Energi dan PT Pertamina.
Yunus mengatakan, dalam kegiatan eksplorasi tersebut pendanaan berasal dari pemerintah. Dengan data yang berkualitas, akan tersedia biaya pengganti dari pemenang lelang untuk kegiatan eksplorasi yang sudah dilakukan pemerintah, jadi tidak ada risiko gagal, karena risiko sudah diambil pemerintah.
"Ada biaya eksplorasi yang harus diganti pengembang swasta, misal bisa berupa sharepemerintah dalam wilayah kerja yang bersangkutan. Tetapi itu sedang dibahas dan dicari formulanya," ujar Yunus, di Jakarta, kemarin.
Diakui Yunus, metode tersebut memang berisiko bagi pemerintah. Karena jika gagal, semua biaya yang digunakan untuk eksplorasi akan lenyap. Namun, metode tersebut memberi daya tarik bagi investor.
Untuk menjalankan metode tersebut, Yunus menilai harus ada pemahaman dari sejumlah kalangan. Karena jangan sampai ada tudingan kegagalan kegiatan eksplorasi dijadikan sebagai alasan kerugian negara, mengingat ada risiko kegagalan, dan dana hilang.
"Ini perlu dipahami semua pihak, termasuk DPR. Kalau semua belum paham, akan berat, pemerintah bisa dianggap merugikan negara," kata Yunus.
Metode tersebut, tutur dia, sudah dilakukan sejumlah negara, seperti Filipina dan Jepang. Bahkan di Jepang, melalui Japan Oil, Gas, and Metal Corporation, seluruh biaya survei panas bumi didanai pemerintah. Sementara untuk eksplorasi, pemerintah mendanai 50 persen.
Sebagaimana diketahui, 40 persen potensi panas bumi dunia ada di Indonesia, namun baru empat persen yang sudah dikembangkan, sisanya masih dalam bentuk cadangan.
saham . bursajkse
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.