Kreditor internasional disebut-sebut menolak program pemerintah Yunani untuk mengakhiri krisis keuangannya, namun mereka telah mengajukan proposal balasan.
Kabar penolakan tersebut, diumumkan oleh Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras, seperti dilansir CNBC, Kamis (25/6) pagi WIB, memupus harapan segera ditandatanganinya kesepakatan antara Athena dengan para kreditornya.
Yunani membutuhkan bantuan keuangan tambahan guna mencegah negara itu dari default atas utang senilai 1,6 miliar euro kepada Dana Moneter Internasional (IMF), yang haris dibayar akhir bulan ini.
Namun, para kreditor menolak untuk mengucurkan dana bailout jika Yunani tak bersedia mengimplementasikan program reformasi lebih lanjut.
IMF diyakini menjadi pihak yang paling skeptis dalam tubuh troika yang menentukan bailoutYunani. Seorang narasumber mengatakan kepada Reuters, kini para kreditor mengajukan proposal balasan menyikapi usulan pemerintah Yunani.
"Lembaga tertentu bersikeras tidak menerima tindakan setara yang diajukan pemerintah Yunani," kata Tsipras kepada rekan-rekannya sebelum bertolak menuju Brussels. "Penolakan langkah yang setara belum pernah terjadi sebelumnya. Baik di Irlandia maupun di Portugal."
Dia menambahkan: "Sikap aneh ini bisa dikatakan mereka menyembunyikan satu dari dua hal. Mereka tidak ingin kesepakatan atau mereka melayani kepentingan tertentu di Yunani."
Kondisi ini membuat Yunani berada di ujung tanduk, karena jika sampai default, negara itu bisa terlempar dari zona euro (Grexit), bahkan lebih buruk lagi, terpental dari Uni Eropa.
Pada Rabu (24/6) waktu setempat, menteri keuangan zona euro (Eurogroup) menggelar pertemuan untuk membahas reformasi bagi Yunani. Ini sepertinya melibatkan konsesi dari Yunani pada target surplus, yang diyakini banyak analis sangat optimistis; pemangkasan dana pensiun; peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan privatisasi.
Jika proposal tersebut disetujui, yang saat ini terlihat menjauh dari harapan, Yunani akan mendapatkan dana Uni Eropa senilai 35 miliar euro untuk pembangunan ekonomi hingga 2020.
Dimitris Koutsoumbas, Sekjen Partai Komunis Yunani, mengatakan rakyat Yunani tidak bisa menerima "kesepakatan antidemokrasi" dengan Uni Eropa.
"Kita membutuhkan rencana yang lengkap keluar dari zona euro dan mata uang tunggal itu tidak akan menyelesaikan apapun," ujar dia.
"Sikap Uni Eropa dan Jerman tidak bisa diterima. Pemerintahan masa lalu Yunani juga harus bertanggung jawab."
Karena ketidakpuasan ini, peluang digelarnya pemilu kedua pada tahun ini di Yunani semakin besar. Koalisi pemerintah yang dipimpin Partai Syriza hanya memiliki 12 kursi mayoritas, dan kemungkinan sangat sulit untuk menawarkan kesepakatan baru kepada anggota parlemennya sendiri.
Kabar penolakan tersebut, diumumkan oleh Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras, seperti dilansir CNBC, Kamis (25/6) pagi WIB, memupus harapan segera ditandatanganinya kesepakatan antara Athena dengan para kreditornya.
Yunani membutuhkan bantuan keuangan tambahan guna mencegah negara itu dari default atas utang senilai 1,6 miliar euro kepada Dana Moneter Internasional (IMF), yang haris dibayar akhir bulan ini.
Namun, para kreditor menolak untuk mengucurkan dana bailout jika Yunani tak bersedia mengimplementasikan program reformasi lebih lanjut.
IMF diyakini menjadi pihak yang paling skeptis dalam tubuh troika yang menentukan bailoutYunani. Seorang narasumber mengatakan kepada Reuters, kini para kreditor mengajukan proposal balasan menyikapi usulan pemerintah Yunani.
"Lembaga tertentu bersikeras tidak menerima tindakan setara yang diajukan pemerintah Yunani," kata Tsipras kepada rekan-rekannya sebelum bertolak menuju Brussels. "Penolakan langkah yang setara belum pernah terjadi sebelumnya. Baik di Irlandia maupun di Portugal."
Dia menambahkan: "Sikap aneh ini bisa dikatakan mereka menyembunyikan satu dari dua hal. Mereka tidak ingin kesepakatan atau mereka melayani kepentingan tertentu di Yunani."
Kondisi ini membuat Yunani berada di ujung tanduk, karena jika sampai default, negara itu bisa terlempar dari zona euro (Grexit), bahkan lebih buruk lagi, terpental dari Uni Eropa.
Pada Rabu (24/6) waktu setempat, menteri keuangan zona euro (Eurogroup) menggelar pertemuan untuk membahas reformasi bagi Yunani. Ini sepertinya melibatkan konsesi dari Yunani pada target surplus, yang diyakini banyak analis sangat optimistis; pemangkasan dana pensiun; peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan privatisasi.
Jika proposal tersebut disetujui, yang saat ini terlihat menjauh dari harapan, Yunani akan mendapatkan dana Uni Eropa senilai 35 miliar euro untuk pembangunan ekonomi hingga 2020.
Dimitris Koutsoumbas, Sekjen Partai Komunis Yunani, mengatakan rakyat Yunani tidak bisa menerima "kesepakatan antidemokrasi" dengan Uni Eropa.
"Kita membutuhkan rencana yang lengkap keluar dari zona euro dan mata uang tunggal itu tidak akan menyelesaikan apapun," ujar dia.
"Sikap Uni Eropa dan Jerman tidak bisa diterima. Pemerintahan masa lalu Yunani juga harus bertanggung jawab."
Karena ketidakpuasan ini, peluang digelarnya pemilu kedua pada tahun ini di Yunani semakin besar. Koalisi pemerintah yang dipimpin Partai Syriza hanya memiliki 12 kursi mayoritas, dan kemungkinan sangat sulit untuk menawarkan kesepakatan baru kepada anggota parlemennya sendiri.
saham . bursajkse
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.