Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Syamsudin menyatakan divestasi saham akan dilakukan secara bertahap agar mencapai 30 persen pada 2019.
"Oktober nanti. Bertahap mencapai 20 persen dulu kemudian 2019 baru 30 persen," kata Maroef, usai rapat panitia kerja (Panja) dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Sementara itu, Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP Toni Wardoyo mengatakan, divestasi Freeport harus memberikan ruang yang cukup sekurang-kurangnya 30 persen termasuk hak pemerintah pusat dan daerah. "Lebih cepat lebih baik, tapi semua mengacu kepada kepentingan bersama yang sifatnya win-win solution," ungkap Toni.
Dalam hal ini, Toni menghargai niat investasi tersebut. Tapi, Toni menekankan bahwa tetap harus ada upaya melindungi, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Setidaknya perlu ada pemikiran mengenai royalti, saham, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan Provinsi Papua.
"Semua itu lebih baik tanya Menteri Sudirman Said langsung. Karena beliau yang lebih tahu komposisi berapa kan ini kan kita belum bisa mengikuti, memang akan menjadi bahan pertanyaan kita di Komisi VII," pungkas dia.
Sebagai informasi, sebanyak 9,36 persen saham Freeport sudah dimiliki pemerintah. Sementara 90,64 persen saham lainnya dikuasai pemegang saham asing yakni Freeport McMorab. Sesuai PP Nomor 77 Tahun 2014, paling lambat sampai 14 Oktober 2015, Freeport sudah harus mendivestasikan sahamnya sebesar 10,64 persen.
"Oktober nanti. Bertahap mencapai 20 persen dulu kemudian 2019 baru 30 persen," kata Maroef, usai rapat panitia kerja (Panja) dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Sementara itu, Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP Toni Wardoyo mengatakan, divestasi Freeport harus memberikan ruang yang cukup sekurang-kurangnya 30 persen termasuk hak pemerintah pusat dan daerah. "Lebih cepat lebih baik, tapi semua mengacu kepada kepentingan bersama yang sifatnya win-win solution," ungkap Toni.
Dalam hal ini, Toni menghargai niat investasi tersebut. Tapi, Toni menekankan bahwa tetap harus ada upaya melindungi, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Setidaknya perlu ada pemikiran mengenai royalti, saham, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan Provinsi Papua.
"Semua itu lebih baik tanya Menteri Sudirman Said langsung. Karena beliau yang lebih tahu komposisi berapa kan ini kan kita belum bisa mengikuti, memang akan menjadi bahan pertanyaan kita di Komisi VII," pungkas dia.
Sebagai informasi, sebanyak 9,36 persen saham Freeport sudah dimiliki pemerintah. Sementara 90,64 persen saham lainnya dikuasai pemegang saham asing yakni Freeport McMorab. Sesuai PP Nomor 77 Tahun 2014, paling lambat sampai 14 Oktober 2015, Freeport sudah harus mendivestasikan sahamnya sebesar 10,64 persen.
saham . bursajkse
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.