Pemerintah dinilai tidak mampu mengelola pemerintahan, terutama di sektor perekonomian. Sudah hampir 8 bulan kabinet baru terbentuk, kondisi perekonomian tak kunjung membaik, padahal ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah baru dan harapan terhadap perubahan sangat tinggi.
Demikian penuturan Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, dalam acara Seminar Kajian Tengah Tahun Indef 2015 bertajuk "Kredibilitas Kebijakan di Persimpangan" di IPMI International Business School, Jakarta, Rabu (10/6). Masyarakat maupun dunia usaha, menurut dia, justru dihadapkan pada kondisi dan iklim usaha yang penuh ketidakpastian dan semakin rumit.
"Salah satu penyebab belum adanya perbaikan kinerja perekonomian ini ditengarai karena ungovern government. Yaitu fenomena di mana pemerintah tidak dapat mengelola pemerintahan terutama pada sektor roda perekonomian," kata Enny.
Pemerintah, lanjutnya, kehilangan fungsi untuk memerintah dan mengatur jalannya roda perekonomian. Padahal, kunci keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pemerintah yang memiliki fungsi memerintah.
"Harus ada conductor yang memimpin arah kebijakan ekonomi yang kuat dan kredibel. Kepemimpinan yang bijak, profesional dan berani memberikan komando di tengah perekonomian yan bergelombang tinggi," ujarnya.
Ia menyebutkan, dari hasil evaluasi yang dilakukan lembaganya, pada semester pertama tahun ini kecenderungan untuk perkembangan indikator utama ekonomi sudah menunjukkan level lampu kuning. Antara lain dari pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2015 hanya sebesar 4,7% dan kualitas pertumbuhan turun.
Enny melanjutkan, investasi juga di kuartal pertama tahun ini melambat 10,16% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang bisa tumbuh 20,22%. Lalu neraca modal juga mengalami defisit hingga US$5,1 miliar dan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi, bahkan memasuki Mei anjlok ke Rp13.129 per dolar AS atau terdepresiasi 6,32% Januari-Mei.
"Apalagi penyaluran kredit perbankan juga semakin melambat, indeks keyakinan bisnis juga menurun, lalu stimulus fiskal juga nihil. Kemudian juga terlihat pengangguran dan ketimpangan meningkat. Bahkan daya beli masyarakat juga anjlok," jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah tentunya tidak hanya sekadar menjadi panduan dan acuan bagi seluruh pelaku usaha, namun juga harus menjadi pendorong atau stimulus perekonomian. Akan tetapi karena usia kabinet kerja juga masih cukup singkat, maka masih terbuka lebar kesempatan untuk melakukan revisi dan perbaikan kinerja ke depan.
"Optimisme masih besar, salah satu kuncinya adalah memperbaiki kredibilitas kebijakan pemerintah dalam menentukan arah perbaikan ekonomi ke depan. Salah satunya harus ada keterpaduan sektor fiskal dan moneter dan menguatkan potensi sumber daya alam seperti mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan lainnya," tuturnya.
Demikian penuturan Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, dalam acara Seminar Kajian Tengah Tahun Indef 2015 bertajuk "Kredibilitas Kebijakan di Persimpangan" di IPMI International Business School, Jakarta, Rabu (10/6). Masyarakat maupun dunia usaha, menurut dia, justru dihadapkan pada kondisi dan iklim usaha yang penuh ketidakpastian dan semakin rumit.
"Salah satu penyebab belum adanya perbaikan kinerja perekonomian ini ditengarai karena ungovern government. Yaitu fenomena di mana pemerintah tidak dapat mengelola pemerintahan terutama pada sektor roda perekonomian," kata Enny.
Pemerintah, lanjutnya, kehilangan fungsi untuk memerintah dan mengatur jalannya roda perekonomian. Padahal, kunci keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pemerintah yang memiliki fungsi memerintah.
"Harus ada conductor yang memimpin arah kebijakan ekonomi yang kuat dan kredibel. Kepemimpinan yang bijak, profesional dan berani memberikan komando di tengah perekonomian yan bergelombang tinggi," ujarnya.
Ia menyebutkan, dari hasil evaluasi yang dilakukan lembaganya, pada semester pertama tahun ini kecenderungan untuk perkembangan indikator utama ekonomi sudah menunjukkan level lampu kuning. Antara lain dari pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2015 hanya sebesar 4,7% dan kualitas pertumbuhan turun.
Enny melanjutkan, investasi juga di kuartal pertama tahun ini melambat 10,16% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang bisa tumbuh 20,22%. Lalu neraca modal juga mengalami defisit hingga US$5,1 miliar dan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi, bahkan memasuki Mei anjlok ke Rp13.129 per dolar AS atau terdepresiasi 6,32% Januari-Mei.
"Apalagi penyaluran kredit perbankan juga semakin melambat, indeks keyakinan bisnis juga menurun, lalu stimulus fiskal juga nihil. Kemudian juga terlihat pengangguran dan ketimpangan meningkat. Bahkan daya beli masyarakat juga anjlok," jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah tentunya tidak hanya sekadar menjadi panduan dan acuan bagi seluruh pelaku usaha, namun juga harus menjadi pendorong atau stimulus perekonomian. Akan tetapi karena usia kabinet kerja juga masih cukup singkat, maka masih terbuka lebar kesempatan untuk melakukan revisi dan perbaikan kinerja ke depan.
"Optimisme masih besar, salah satu kuncinya adalah memperbaiki kredibilitas kebijakan pemerintah dalam menentukan arah perbaikan ekonomi ke depan. Salah satunya harus ada keterpaduan sektor fiskal dan moneter dan menguatkan potensi sumber daya alam seperti mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan lainnya," tuturnya.
saham .bursajkse
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.