Badan Layanan Umum (BLU) pemungutan hasil ekspor minyak sawit mentah (CPO) resmi dibentuk hari ini (15/6) dan berlaku efektif proses pemungutannya per 1 Juli 2015. Rencananya, hasil pungutan ini akan dikelola dalam reksadana.
Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, dalam konferensi pers Peluncuran Program Pengembangan Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan Serta Pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/6), mengatakan badan pengelola BLU Pungutan Kelapa Sawit (CPO Fund) sudah ditetapkan mulai dari Ketua Dewan Pengarah, Pengawas, dan anggota.
Badan Pengelola terdiri atas Menko Perekonomian sebagai Dewan Pengarah, Menteri Keuangan sebagai Pengawas BLU, dan anggota yang terdiri dari: Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, dan Perwakilan Pelaku Usaha Kelapa Sawit.
"Kalau untuk Direktur BLU-nya Bapak Bayu Krisnamurthi. BLU sawit ini sudah didirikan, akan berlaku secepatnya pemungutannya yaitu 7 hari setelah hari ini, berarti per 1 Juli nanti BLU berlaku sepenuhnya, sudah akan dimulai pungutannya," kata Sofyan.
Lebih lanjut Sofyan menyatakan, dana dari pungutan hasil ekspor CPO dan turunannya ini nantinya akan dikelola dengan transparan. Akan dikelola seperti di reksadana, akan ditunjuk seperti bank kustodian supaya transparan. Pemerintah mengaku juga akan menunjuk surveyor untuk pengawasan.
"Dengan keberadaan badan pengelola ini maka pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui pelaksanaan mandatori biodiesel (B15), peremajaan sawit rakyat, pendidikan petani, R&D, promosi, sarana prasarana dapat segera dilaksanakan," jelasnya.
Tarif pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya diusulkan Menteri Perindustrian dan dibahas antar kementerian di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Pungutan berkisar US$50 per metrik ton untuk pungutan produk CPO murni dan US$10-40 per matrik ton untuk produk hilir sawit.
Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, dalam konferensi pers Peluncuran Program Pengembangan Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan Serta Pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/6), mengatakan badan pengelola BLU Pungutan Kelapa Sawit (CPO Fund) sudah ditetapkan mulai dari Ketua Dewan Pengarah, Pengawas, dan anggota.
Badan Pengelola terdiri atas Menko Perekonomian sebagai Dewan Pengarah, Menteri Keuangan sebagai Pengawas BLU, dan anggota yang terdiri dari: Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, dan Perwakilan Pelaku Usaha Kelapa Sawit.
"Kalau untuk Direktur BLU-nya Bapak Bayu Krisnamurthi. BLU sawit ini sudah didirikan, akan berlaku secepatnya pemungutannya yaitu 7 hari setelah hari ini, berarti per 1 Juli nanti BLU berlaku sepenuhnya, sudah akan dimulai pungutannya," kata Sofyan.
Lebih lanjut Sofyan menyatakan, dana dari pungutan hasil ekspor CPO dan turunannya ini nantinya akan dikelola dengan transparan. Akan dikelola seperti di reksadana, akan ditunjuk seperti bank kustodian supaya transparan. Pemerintah mengaku juga akan menunjuk surveyor untuk pengawasan.
"Dengan keberadaan badan pengelola ini maka pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui pelaksanaan mandatori biodiesel (B15), peremajaan sawit rakyat, pendidikan petani, R&D, promosi, sarana prasarana dapat segera dilaksanakan," jelasnya.
Tarif pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya diusulkan Menteri Perindustrian dan dibahas antar kementerian di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Pungutan berkisar US$50 per metrik ton untuk pungutan produk CPO murni dan US$10-40 per matrik ton untuk produk hilir sawit.
saham . bursajkse
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.