Menteri Djalil Akhirnya Mengakui, Bahwa Pertumbuhan Ekonomi 2015 Tidak Lagi Dalam Target APBN-P 2015

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengakui pertumbuhan ekonomi 2015 tidak lagi dalam target, dengan menyebut angka realistis sebesar 5,2-5,3 persen dibanding target APBN-P 2015 sebesar 5,7 persen. Djalil beralasan, rendahnya pencapaian pertumbuhan kuartal I karena Presiden Jokowi "tidak punya pengalaman" untuk mengetahui bahwa keputusan untuk merombak nomenklatur kabinet di awal pemerintahannya sangat berdampak pada gerak pemerintahan untuk memacu ekonomi.

"Ini (perombakan nomenklatur kabinet) sangat berdampak pada kemampuan pemerintah untuk bergerak cepat. Sekarang kita (pemerintah) harus bergerak sangat cepat, sebab kita kehilangan kesempatan (memacu ekonomi) pada kuartal pertama," papar Djalil, dalam wawancara yang dilansir laman The Wall Street Journal, wsj.com, Rabu (6/5).

Seperti diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (5/5), merilis data bahwa pertumbuhan kuartal I 2015 hanya 4,71 persen, dikarenakan lemahnya harga komoditas dan pengeluaran pemerintah. Hingga 25 April 2015, belanja infrastruktur pemerintah baru Rp7 triliun atau hanya 2 persen dari total anggaran infrastruktur tahun ini yang sebesar Rp290 triliun.

Menurut Djalil, selain soal perombakan nomenklatur kabinet, keterlambatan penyerapan anggaran itu dikarenakan Presiden Jokowi menghabiskan waktu lebih dari satu bulan untuk merevisi anggaran pada awal tahun untuk memberi ruang bagi belanja infrastruktur baru.

Djalil mengatakan, angka pertumbuhan 5,2-5,3% untuk tahun ini "lebih kredibel" dibandingkan target resmi pemerintah, 5,7 persen. Namun, klaim dia, catatan pada kuartal pertama "tidak terlalu buruk" jika mengingat bahwa "pemerintah tidak membelanjakan cukup banyak pada kuartal ini.

Terhadap pencapaian yang rendah itu, kata Djalil, Presiden Jokowi tak terpengaruh. "Jika Anda bertanya kepada saya apakah dia kehilangan semangat, tidak. Dia (tipe) maraton," kata Djalil, yang sebelumnya sangat optimistis dengan target Jokowi mencapai pertumbuhan rata-rata 7 persen dalam masa pemerintahannya.

Mengenai isu belakangan ini soal kemungkinan perombakan kabinet - terutama setelah Wapres Jusuf Kalla mengakui adanya kemungkinan itu - Djalil menegaskan bahwa Jokowi hanya menuntut lebih banyak dari beberapa menteri, sedangkan soal perombakan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden.

Hal yang pasti, kata dia, tidak ada perubahan agenda pemerintah dalam memenuhi janji kampanye Jokowi. Untuk itu, lanjut Djalil, prioritas dirinya tahun ini adalah memastikan bahwa pemerintah secara radikal meningkatkan belanja dan merevisi aturan terkait pembebasan pajak pada September, untuk menawarkan situasi yang lebih baik bagi investasi di luar Jawa, serta investasi yang menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekspor.

saham . bursajkse