Konon yang jadi salah satu penyebab dari enggannya para eksportir Indonesia untuk menyimpan devisa hasil ekspornya (DHE) di Tanah Air adalah kemampuan dari perbankan dalam negeri yang diragukan. Sehingga empat bank BUMN yang ada perlu dimerger.
Demikian pandangan Kepala Ekonom PT Bank Woori Saudara Tbk ( SDRA.JK ), Rully Nova, saat dihubungi di Jakarta, belum lama in. Menurut dia, dana para pengusaha Indonesia yang terparkir di luar negeri jumlahnya tidaklah sedikit. Bahkan di Singapura saja, terindikasi mencapai ribuan triliun.
Rully mengatakan, aturan Bank Indonesia yang ada tentang DHE sejatinya sudah bagus. Namun justru implementasinya yang masih sangat kurang dari harapan. Sehingga masalah devisa hasil ekspor yang tidak masuk ke Indonesia ini membuat nilai tukar rupiah semakin tertekan karena dolar AS semakin langka.
"Untuk mengundang DHE, perlu usaha besar. Sementara kita tahu pelayanan produk valas bank nasional itu masih kurang, pendalaman pasar kurang, masalah supremasi hukum, dan lainnya. Itu semua seperti lingkaran setan, harus selesaikan itu supaya DHE masuk, karena kebutuhan dollar kita tinggi," kata Rully.
Ia menjelaskan, terkait dengan layanan produk valas, perbankan nasional masih belum mumpuni menjawab kebutuhan atau belum kompetitif dibanding perbankan di luar negeri. Sementara di sisi lain, perbankan Singapura memberikan imbal hasil (yield) yang jauh lebih tinggi.
Untuk itu, kata Rully, bank besar BUMN yang ada haruslah dimerger karena selama ini bank nasional sulit berkembang karena masalah permodalan. Sebab masalah modal ini sangat penting untuk cover risiko produk yang diluncurkan.
"Jadi harus dimerger saja bank pemerintah itu supaya pendalaman pasar cepat. Setelah itu bisa mengundang dana dari asing. Solusinya itu karena uang dati APBN tidak mungkin. Jadi empat bank BUMN itu perlu digabung agar kuat meng-creat keuangan yang comfort. Kalau begitu bisa ambil DHE di Singapura, di sana ada sekitar Rp5000-an triliun," jelasnya.
Rully menambahkan, selain itu masalah politis juga harus bisa atasi. Karena sebagus apapun aturan yang dibuat jika kondisi politik tidak mendukung, akan sulit mencapai yang diharapkan. "Jadi aturan yang ada di BI sudah bagus, tinggal membenahi permasalahan infrastrukturnya, dan juga tergantung politik," tuturnya.
Demikian pandangan Kepala Ekonom PT Bank Woori Saudara Tbk ( SDRA.JK ), Rully Nova, saat dihubungi di Jakarta, belum lama in. Menurut dia, dana para pengusaha Indonesia yang terparkir di luar negeri jumlahnya tidaklah sedikit. Bahkan di Singapura saja, terindikasi mencapai ribuan triliun.
Rully mengatakan, aturan Bank Indonesia yang ada tentang DHE sejatinya sudah bagus. Namun justru implementasinya yang masih sangat kurang dari harapan. Sehingga masalah devisa hasil ekspor yang tidak masuk ke Indonesia ini membuat nilai tukar rupiah semakin tertekan karena dolar AS semakin langka.
"Untuk mengundang DHE, perlu usaha besar. Sementara kita tahu pelayanan produk valas bank nasional itu masih kurang, pendalaman pasar kurang, masalah supremasi hukum, dan lainnya. Itu semua seperti lingkaran setan, harus selesaikan itu supaya DHE masuk, karena kebutuhan dollar kita tinggi," kata Rully.
Ia menjelaskan, terkait dengan layanan produk valas, perbankan nasional masih belum mumpuni menjawab kebutuhan atau belum kompetitif dibanding perbankan di luar negeri. Sementara di sisi lain, perbankan Singapura memberikan imbal hasil (yield) yang jauh lebih tinggi.
Untuk itu, kata Rully, bank besar BUMN yang ada haruslah dimerger karena selama ini bank nasional sulit berkembang karena masalah permodalan. Sebab masalah modal ini sangat penting untuk cover risiko produk yang diluncurkan.
"Jadi harus dimerger saja bank pemerintah itu supaya pendalaman pasar cepat. Setelah itu bisa mengundang dana dari asing. Solusinya itu karena uang dati APBN tidak mungkin. Jadi empat bank BUMN itu perlu digabung agar kuat meng-creat keuangan yang comfort. Kalau begitu bisa ambil DHE di Singapura, di sana ada sekitar Rp5000-an triliun," jelasnya.
Rully menambahkan, selain itu masalah politis juga harus bisa atasi. Karena sebagus apapun aturan yang dibuat jika kondisi politik tidak mendukung, akan sulit mencapai yang diharapkan. "Jadi aturan yang ada di BI sudah bagus, tinggal membenahi permasalahan infrastrukturnya, dan juga tergantung politik," tuturnya.
saham . bursajkse
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.