Selain itu, pemerintah juga diingatkan untuk menjadikan Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015 sebagai momentum proses sinkronisasi pembangunan lintas bidang dan koordinasi antar pusat-daerah maupun daerah dan daerah.
"DPD mendesak Bappenas lebih memperkuat peran koordinasi lintas kementerian, sinkronisasi pembangunan pusat-daerah dan antar daerah. Dari data BPS terbaru, masih memperlihatkan ketimpangan pembangunan yang sangat curam, di mana kontribusi pulau Jawa dan Sumatera masih sangat dominan," kata Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad, di Jakarta, Jumat (8/5).
Menurutnya, DPD mempunyai kepentingan untuk mengawal proses pembangunan agar bisa dinikmati untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, terutama di daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekonomi pada triwulan I-2015 hanya tumbuh 4,71 persen (y-on-y), melambat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,14 persen. Dan pertumbuhan ekonomi kuartalan tercatat -0,18 persen.
Dari sisi pengeluaran, lanjutnya, menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, meski mengalami penurunan, yang meningkat 5,01 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,36 persen, dan konsumsi pemerintah 2,21 persen.
Lebih lanjut Farouk menyatakan, data BPS juga mengungkapkan bahwa struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi oleh kelompok provinsi di Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 58,30 persen, diikuti provinsi di Sumatera 22,56 persen, Kalimantan 8,26 persen, Sulawesi 5,72 persen dan pulau-pulau lainnya sekitar 5,16 persen.
Karena itu, kata dia, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan belanja modal yang masih terkendala hingga saat ini, agar bisa dicairkan. Percepatan pencairan belanja modal akan memberikan pengaruh terhadap penyerapan anggaran, mulai berjalannya proyek-proyek infrastruktur, sehingga diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
"Sebaran pembangunan infrastruktur di seluruh pulau di Indonesia, akan bisa mempercepat pembangunan di seluruh daerah di Tanah Air. Selain itu, paket kebijakan ekonomi pemerintah harus berdampak terhadap pertumbuhan sektor tradable, seperti pertanian dan industri," ujarnya.
Farouk menambahkan, DPD memandang tantangan perekonomian ke depan jauh lebih komplek. Jika pemerintah gagal mengangkat pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2015, prospek ekonomi tahun depan akan semakin suram.
"DPD mendesak agar proses koordinasi lintas departemen antar instansi pemerintah maupun pusat dan daerah diperkuat," tutur dia.
saham . bursajkse
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.